{"id":3943,"date":"2026-10-28T16:11:03","date_gmt":"2026-10-28T09:11:03","guid":{"rendered":"https:\/\/savyamirawcc.com\/?p=3943"},"modified":"2026-10-28T16:11:03","modified_gmt":"2026-10-28T09:11:03","slug":"siaran-pers-perkuat-ruang-perawatan-kolektif-bagi-pembela-ham-perempuan-jaringan-ppham-jawa-timur-gelar-dialog-kebijakan-multipihak","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/savyamirawcc.com\/en\/siaran-pers-perkuat-ruang-perawatan-kolektif-bagi-pembela-ham-perempuan-jaringan-ppham-jawa-timur-gelar-dialog-kebijakan-multipihak\/","title":{"rendered":"SIARAN PERS Perkuat Ruang Perawatan Kolektif bagi Pembela HAM Perempuan, Jaringan PPHAM Jawa Timur Gelar Dialog Kebijakan Multipihak"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/p>\n

Surabaya, 26 Oktober 2026<\/i><\/b><\/p>\n

Jaringan Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (PPHAM) Jawa Timur menyelenggarakan Dialog Kebijakan Multipihak terkait Pelindungan Pembela Hak Asasi Manusia (PPHAM) di Jawa Timur. Kegiatan ini difasilitasi oleh Yayasan Savy Amira Women\u2019s Crisis Centre, berlangsung di Surabaya pada 26 Oktober 2026.<\/span><\/p>\n

Dialog ini diselenggarakan sebagai ruang kolaborasi untuk membangun ruang diskusi yang konstruktif tentang kebijakan pelindungan PPHAM, sekaligus memperkuat sinergi antara organisasi masyarakat sipil (OMS), pemerintah, dan aparat penegak hukum (APH). Melalui kegiatan ini, para aktivis dan praktisi hak-hak perempuan dan kelompok rentan diharapkan dapat membangun pemahaman bersama tentang tantangan dan kebutuhan pelindungan PPHAM, serta menyusun rekomendasi kebijakan. Rekomendasi tersebut akan menjadi dasar bagi upaya advokasi dan pengembangan sistem pelindungan PPHAM yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.<\/span><\/p>\n

Kegiatan ini difasilitasi oleh Ana Abdillah, Direktur Jombang Women\u2019s Crisis Centre, dan dihadiri oleh 21 lembaga yang bergerak di isu hak-hak perempuan dan kelompok rentan. Hadir pula perwakilan instansi pemerintah, di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) tingkat kota dan provinsi, serta kepolisian.<\/span><\/p>\n

Dialog ini juga berangkat dari realitas pengalaman kekerasan fisik dan nonfisik yang dialami oleh Perempuan Pembela HAM dalam menjalankan kerja-kerja mereka. Misalnya, pengalaman Yayasan Savy Amira yang pernah mengalami kekerasan di mana kantor mereka dilempari batu dan diserang karena mendampingi korban kekerasan berbasis gender. Data dari Komnas Perempuan,\u00a0 melalui <\/span>CATAHU 2025<\/span><\/a>, menunjukkan bahwa Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (PPHAM) menghadapi berbagai bentuk kekerasan, seperti kriminalisasi, intimidasi, serta penangkapan yang tidak sesuai prosedur. Relasi antara korban dan pelaku dalam kasus-kasus tersebut memperlihatkan ketimpangan kuasa yang signifikan, mengingat pelaku berasal dari institusi yang memiliki otoritas, seperti aparat penegak hukum, kepolisian, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, maupun korporasi.<\/span><\/p>\n

Realitas ini menunjukkan tingkat resiko yang harus dialami oleh Perempuan Pembela HAM, sehingga mekanisme pelindungan, pencegahan, dan pemulihan untuk PPHAM menjadi sangat diperlukan.<\/span><\/p>\n

Memperkuat Kebijakan bagi Perempuan Pembela HAM<\/b><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Dialog ini menghadirkan empat narasumber dengan perspektif yang saling melengkapi:<\/span><\/p>\n